Pohon Pelindung Jadi Ancaman

Pohon-Pohon pelindung yang ditanam di sepanjang jalan Kota Padang-Provinsi Sumatera Barat, sebagian sudah ada yang berusia tua. Bahkan, sudah ada yang mulai lapuk. Dikhawatirkan, bila pohon itu digoyang angin kencang, akan tumbang dan menimpa apa saja yang ada di sekitarnya.

Hampir tiap tahun di Kota Padang terdengar ada pohon yang tumbang. Untungnya, kejadian itu jarang yang menimbulkan korban jiwa. Rata-rata pohon yang tumbang itu adalah pohon yang sudah lapuk, dan diduga telah berusia sekitar 50 tahun.

Di tahun 2009 lalu misalnya, badai dan gelombang tinggi menghantam kawasan pesisir pantai barat Kota Padang (30/8) pukul 15.00 wib, selain menumbangkan satu baliho berukuran 3x5 meter di Jalan Veteran, juga turut menumbangkan sejumlah pohon. Saat itu, setidaknya terdapat lima titik pohon pelindung tumbang di Kota Padang, diantaranya di Jalan Hang Tuah, Jalan Gajah Mada dan Jati. Untunglah kejadian ini tak menimbulkan korban jiwa.

Kemudian, hujan deras yang mengguyur Kota Padang, Minggu 26 September 2010, juga menumbangkan sebuah pohon di jalan Perintis Kemerdekaan, Jati Padang. Pohon itu nyaris menimpa pengendara kendaraan bermotor yang melintas di depan kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Wilayah Sumbar tersebut.

Pohon yang diperkirakan telah berusia tua itu jatuh membentang di badan jalan, sehingga menimbulkan kemacetan. Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, tapi satu unit mobil Avanza yang tengah parkir, tertimpa pohon tersebut.

Berselang beberapa bulan, masyarakat Kota Padang kembali dikejutkan dengan kabar adanya pohon tumbang. Akibat angin kencang disertai hujan yang melanda Kota Padang, pada 20 November 2010, sedikitnya tercatat dua pohon besar tumbang, yaitu; Jati Kecamatan Padang Barat dan Gadut Kecamatan Lubuk Kilangan.

Berselang beberapa hari kemudian, pada 29 November 2010, masyarakat kembali mendapat berita, bahwa ada pohon setinggi 8 meter tumbang dan menimpa sebuah kantin di depan SD Negeri Percobaan Ujung Gurun Padang, sekitar jam 13 siang. Pohon itu tumbang akibat angin kencang yang terjadi bertepatan dengan waktu pulang sekolah para pelajar di SD tersebut. Untunglah kejadian ini tak menimbulkan korban.

Memasuki awal tahun 2011, tepatnya Senin 3 Januari 2011, sekitar jam 17.45 WIB, kembali sebuah pohon berusia sekitar 80 tahun tumbang di Kota Padang. Pohon jenis Asam Jawo yang tumbang itu, persis berada di depan sebuah restoran siap saji Kentucky Fried Chiken (KPC) di Jalan A. Yani Padang.

Berselang beberapa minggu, kembali mencuat berita tentang pohon tumbang di Kota Padang. Angin kencang yang melanda Kota Padang, Selasa 1 Februari 2011, sekitar jam 11.00 wib itu, mengakibatkan sebuah pohon di Jalan Sebrang Padang, Kecamatan Padang Utara (tepatnya di depan SMK PGRI III) tumbang.

Pohon besar itu menimpa Sabirin (50 tahun) warga Jati, Kelurahan Padang Barat, yang sedang mengendarai motor jenis Yamaha Vega bernomor polisi BA 3906 AO. Akibatnya, Sabirin harus dilarikan ke rumah sakit, karena mengalami patah tulang di bagian pangkal paha. Sementara, kendaraannya rusak parah.

Kabar teranyer adalah tentang tumbangnya sebuah pohon besar, di kawasan Sungai Balang, Kecamatan Pauh, pada 24 Maret 2011. Peristiwa ini memang tak menimbulkan korban. Namun, akibat dari kejadian itu, arus lululintas sempat macet sepanjang 1 kilo meter.

Apa yang telah terjadi itu, dikhawatirkan beberapa kalangan akan terus berlangsung, terutama bila pemerintah Kota Padang tak melakukan langkah antisipatif. Sebab, saat ini masih banyak dari pohon-pohon pelindung yang menghiasi Kota Padang, sudah mulai terlihat lapuk dan tidak lagi kokoh.

Paling tidak, realita itu mulai terlihat pada pohon pohon pelindung yang tumbuh di sepanjang jalan KH Ahmad Dahlan (depan Telkom). Pohon jenis Palm yang tumbuh di sepanjang jalan itu, kondisinya sudah mulai lapuk. Akar pohon tersebut sudah banyak yang putus, bahkan ada terlihat keropos.

Selain menemukan beberapa pohon pelindung yang sudah mulai lapuk, wartawan tabloid ini juga menemukan beberapa pohon pelindung yangu sudah mulai rimbun dan menyentuh kabel listrik.

Paling tidak, realita itu terlihat di ujung Jembatan Tamsis – Alai Padang (dari arah pusat kota), di perempatan lampu merah simpang haru, di jalan andalasdan beberapa jalan lainnya. Saat berita ini ditulis, pohon yang diperkirakan sudah berusia tua di ujung Jembatan Tamsis tersebut terlihat sangat rimbun dan menyentuh listrik. Bahkan, dahan pohonnya yang sudah menyeberangi jalan itu, juga mulai terlihat lapuk.

Selain dekat Jembatan Tamsis, wartawan tabloid ini juga menemukan kenyataan yang sama di Jalan Andalas Padang. Paling tidak, pohon yang terdapat di depan Toko Diva Selluler itu, sudah mulai terlihat rimbun dan nyaris menyentuh kabel listrik.

Bahkan kata masyarakat setempat Syamsul Bahri (58 tahun) beberapa bulan lalu ada pohon pelindung yang tumbang di daerah tersebut. Pohon yang tumbang itu persis berhadapan tumbuhnya dengan pohon yang mulai rimbun tersebut.

“Untunglah, pohon yang tumbang itu tak menimpa pengguna jalan. Namun, kejadian itu sempat membuat seorang pengendara motor terjatuh karena me-rem (menyetop) kendaraan secara mendadak,” papar Syamsul Bahri.

Terhadap realita tersebut, warga Jalan Andalas Kecamatan Padang Timur ini, meminta perhatian Pemerintah Kota (Pemko) Padang untuk memperhatikan keberadaan pohon pohon pelindung yang ada di sepanajng jalan raya kota ini.

Sebab, setiap kali hujan yang diikuti angin kencang, seringkali berakibat terhadap jaringan listrik di kawasan tersebut. Bahkan, menurut Syamsul Bahri, beberapa tiang listrik sering terlihat berpijar bila hujan lebat yang diiringi angin kencang.

Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Padang-Hariadi Dahlan mengatakan (25/3), saat ini memang banyak pohon-pohon di Kota Padang yang seharusnya diremajakan, namun karena keterbatasan anggaran hal ini tidak bisa dilakukan.

Walau demikian, Hariyadi tak meyakini pohon itu bisa tumbang sendiri, bila tak ada tangan-tangan jahil yang “mengotak-atik” pohon tersebut, misalnya membakar sampah dekat pohon tersebut. Intinya, Hariadi Dahlan lebih menekankan bahwa pohon pelindung itu lebih banyak tumbang oleh ulah tangan-tangan jahil.

Terkait dengan pohon-pohon pelindung yang sudah mulai menyentuh jaringan listrik, Hariadi Dahlan mengatakan, pihaknya tak bisa bekerja sendiri. “Sebenarnya tanggungjawabnya berada pada pihak PLN. Sebab, mereka yang berurusan dengan listrik, dan kami tidak punya keahlian dalam hal itu. Namun, dalam pengerjaannya (memangkas pohon), DKP bekerjasama dengan PLN,” ungkapnya.

F. Fahlevi

Read More

Bahaya Mengancam Jajanan Anak

44 persen jajanan anak yang diperjualbelikan di sekolah, tidak sehat dan tidak layak dikonsumsi. Jajanan dengan berbagai jenis bentuk dan warna ini dikemas secara menarik untuk memikat anak-anak. Jajanan ini berbahaya bagi kesehatan dan mengganggu asupan gizi anak bangsa.

Begitu bel rehat berbunyi di SD Negeri 22 Andalas-Kecamatan Padang Timur-Kota Padang-Provinsi Sumatera Barat sekitar jam 09.30 wib (bagi pelajar masuk pagi) dan jam 14.30 wib (bagi pelajar masuk siang), hampir separoh murid-murid di sekolah ini pun berhamburan ke luar pekarangan sekolah.

Kendati pagar sekolah itu belum dibukakan oleh Satpam Sekolah-Anton, namun para pelajar ini sudah meringsek dan berupaya membuka pagar sendiri. Sejurus kemudian, mereka pun menuju para pedagang makanan yang berjejer di balik pagar sekolah tersebut.

Pemandangan seperti ini tak hanya terjadi di SD Negeri 22 Andalas, fakta yang sama hampir terjadi di sebagian besar sekolah di Sumbar umumnya dan Kota Padang khususnya. Para murid SD ini seolah keranjingan dengan jajanan aneka warna yang dijual para pedagang di sekolah-sekolah mereka.

Padahal, berdasarkan hasil penelitian Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), secara nasional, pada lima tahun terakhir (2006-2010), jajanan anak sekolah ternyata banyak yang tidak menyehatkan. Disebutkan, terdapat sekitar 40 persen – 44 persen jajanan anak di sekolah tidak memenuhi syarat kesehatan.

Bahkan, dari hasil penelitian Badan POM bersama Kementrian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) serta Institut Pertanian Bogor dalam survei di beberapa beberapa kantin sekolah, ditemukan fakta bahwa dari ribuan kantin sekolah yang dijadikan sampel, hanya 0,9 persen saja yang menjual menjadi jajanan sehat.

Dari hasil uji sampling, menunjukkan 30 persen jajanan mengandung borak, 3 persen mengandung formalin, serta 6 persen mengandung rodamin dan siklamat. Sampel diuji berdasar enam parameter yakni formalin, borak, rodamin, methanil yellow, siklamat dan bakteri.

Kendati demikian, ternyata bahan kimia berbahaya pada jajanan anak ini masih saja terus digunakan oleh produsen, karena bahan tersebut dijual bebas di toko bahan kimia. Bahan berbahaya tersebut meliputi bahan pengawet seperti formalin dan boraks serta bahan pewarna seperti rhodamin B dan methanil yellow.

Sayangnya, disisi lain, Badan POM mengalami kesulitan mengawasi toko bahan kimia. Sebab, pengawasan toko kimia tersebut berada di bawah pengawasan Kementerian Perdagangan.

Bahaya terhadap jajanan anak ini pun diakui Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih pada wartawan 18 Februari 2011 lalu. Kata Endang Rahayu, hampir separo atau 44 persen jajanan anak di pasaran tidak sehat dan banyak mengandung zat aditif (unsur tambahan).

“Rata-rata jajanan tidak sehat ini berasal dari industri rumah tangga. Yang pasti, hampir dipastikan jajanan-jajanan di sekolah tersebut tidak sehat lagi, karena tidak steril dalam pembuatannya,” kata Endang Rahayu Sedyaningsih.

Fakta ini pun diakui oleh Kepala Bidang (Kabid) Jaminan dan Sarana Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Padang-Dra Novita Latina Apt (16/3). Kata Novita, dari razia yang pernah dilakukan ke beberapa sekolah di Kota Padang, memang ditemukan jajanan di sekolah itu mengandung bahan pengawet dan pewarna seperti formalin, boraks, zat pewarna rodhamin B, methanyl yellow dan carmoisin. “Bahan sejenis ini masih banyak digunakan oleh produsen makanan anak tersebut,” ungkap Novita Latina.

Kata Novita Latina, resiko kesehatan yang ditimbulkan akibat jajanan yang tidak aman dan tidak bermutu itu, dampaknya tak bisa dilihat langsung. Namun, jajanan tak sehat itu berdampak jangka panjang.

“Memakan jajanan itu tidak memberi dampak langsung sekarang. Bahan berbahaya akan tertumpuk secara akumulasi dalam organ tubuh. Namun, baru beberapa tahun berikutnya terasa, yang timbul dalam bentuk penyakit,” katanya.

Oleh karena itu, kata Novita Latina, hal ini harus terus disosialisasikan kepada seluruh masyarakat, sebab penggunaan zat pewarna tekstil tersebut berbahaya untuk dikonsumsi, jika penggunaannya berlebih bisa menyebabkan keracunan.

Sementara itu, dari temuan dan penelitian yang dilakukan Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Sumbar pada jajanan sekolah di Kota Padang, 40 persen belum bisa dikatakan sehat. Bahan makanan yang digunakan belum terjamin keamanan dan kualitasnya.

Fakta itu diakui Kepala Bidang (Kabid) Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen BPOM Sumbar-Dra Hilda Murni Apt MM. Kata Hilda, memang dalam pengawasan BPOM Sumbar yang turun ke sekolah-sekolah, masih ditemukan jajanan anak yang tak layak konsumsi dan tak sehat.

Sebenarnya untuk makanan sehat itu, kata Hilda Murni, kualitas gizinya harus ada seperti protein dan lemak yang cukup serta cara pembuatannya harus bersih. “Dalam pembuatan, jajanan itu rentan dihinggapi mikrobiologi (bakteri) yang terdapat pada tangan si pembuat,” kata Hilda Murni.

Menanggapi maraknya jajanan anak yang dijual bebas di sekolah dasar di Kota Padang tersebut, mendapat perhatian dari pengamat pendidikan Drs Ristapawa Indra MPd. Kata Ristapawa Indra, keberadaan makanan jajanan anak sekolah perlu mendapat perhatian semua pihak. Sebab, banyak makanan jajanan anak yang dijual di sekolah-sekolah, belum memperhatikan kebersihan dan kurang sehat.

Kata pria yang saat ini tengah menyelesaikan pendidikan program doctoral (S3) di Universitas Kebangsaan Malaysia ini, dalam rangka melindungi anak-anak sekolah dari dampak buruk jajanan yang tidak sehat itu, Pemko Padang harus mengambil langkah nyata, semisal mengkoordinir dengan baik para pedagang makanan jajanan tersebut. Selain itu, juga perlu dilakukan pengendalian, baik jenis komoditas jajanan yang dijualnya maupun pedagang penjual makanan jajanan di sekolah.

“Untuk menanggulangi persoalan tersebut, ada baiknya Pemko Padang, melakukan koordinasi antar instansi terkait, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Perindagkop, Dinas Pendidikan, Satpol PP, Camat dan UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan, untuk melakukan kajian dan pendataan pedagang asongan dan komoditas dagangan di sekolah SD maupun TK yang ada di kecamatan-kecamatan di Kota Padang. Kajian dan pendataan ini menitik beratkan pada aspek keamanan jajanan anak sekolah, ditinjau dari bahan tambahan pangan berupa bahan kimiawi yang sering digunakan,” kata Ristapawa Indra.

Ditambahkan Ristapawa Indra, usai pendataan itu dilakukan, yang tak kalah penting harus dilakukan adalah melakukan pengawasan, pembinaan, penyuluhan, pelatihan dan promosi keamanan pangan secara terpadu dan berkesinambungan kepada konsumen dan produsen pangan, serta pembinaan kantin sekolah yang sehat di sekolah-sekolah.

“Disamping itu, yang juga harus dilakukan adalah menata para pedagang asongan di sekolah-sekolah tersebut,” kata Ristapawa Indra.

F. Fahlevi

Read More

Kemerdekaan, Kebanggaan yang Sirna

Jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, peringatan HUT-RI ke 65 tahun 2010 ini memang sedikit ‘hambar’ dan jauh dari kesan meriah. Namun pertanyaannya, untuk siapa sebenarnya kemerdekaan, yang diperingati tiap tahun itu? Sebuah kebanggaan yang mulai bergeser sirna !

Hampir tiap tahun HUT RI tak pernah sepi dari rangkaian kegiatan. Ini sebagai ekpsresi kegembiraan dalam menyambut kemerdekaan yang telah digapai bagsa Indonesia dari kaum penjajah. Berbagai kegiatan pun menghiasi peringatan HUT RI dari tahun ke tahun, mulai dari rangkai acara seni dan olahraga kelas kampung, sampai ke kegiatan yang berskala nasional.

Aktifitas lainnya yang dilakukan masyarakat dalam menyambut HUT RI itu biasanya mengekspresikan diri dengan memasang umbul-umbul dan bendera merah putih. Konon, ini sebagai bentuk dukungan mereka terhadap kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sementara itu, di berbagai instansi pemerintah dari pusat sampai daerah, juga melaksanakan peringatan 17 Agustus 1945. Biasanya kegiatan diawali dengan renungan suci di makam pahlawan. Berikutnya, mengadakan upacara bendera, mulai menaikan sampai pada penurunannya. Antara dua upacara tersebut, pun melakukan kunjungan ke lembaga permasyarakatan, temu ramah dengan para pejuang dan kegiatan serimoni lainnya.

Biasanya, setiap tahun—mulai dari anak-anak sampai orang dewasa dan orang tua—dengan memanfaatkan dana swadaya, mereka ikut memeriahkan HUT RI itu. Namun dibalik itu, sesungguhnya mereka tak pernah mengerti, bahwa kemerdekaan yang diperingati itu untuk siapa sebenarnya.

Memang dalam alinea pertama dan kedua Pembukaan UUD 1945 menyebutkan, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan prikemanusiaan dan prikeadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai pada saat yang berbahagia, dengan selamat sontosa mengantar rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Bersamaan dengan ‘torehan’ alinea pertama dan kedua Pembukaan UUD 1945, kenyataan memiriskan justru terlihat jelas di depan mata. Kemerdekaan yang disebutkan merupakan hak segala bangsa itu, hampir dipastikan tak sesuai dengan realita.

Cobalah ‘teropong’ sesekali, bagaimana rakyat kecil dalam menjalani aktifitasnya dari hari ke hari. Berbagai macam persoalan datang, mulai dari persoalan ekonomi, tingginya biaya pendidikan yang harus mereka bayar untuk masa depan anak-anaknya, sampai ke persoalan ‘klasik’ lainnya.

Bila dilihat sepintas, sepertinya mereka memang terlihat senang melalui hari-harinya di bumi pertiwi ini. Namun, bila ditelusuri lebih jauh, kayaknya seabrek persoalan harus mereka lalui dan carikan sendiri jalan keluarnya.

Lihatlah nasib apes yang dialami oleh para pedagang kaki lima (PKL). Demi mempertahankan hidup keluargannya—di tengah pendidikan dan keterampilan yang terbatas—mereka rela berpanas-panas menggelar dagangan diemperan.

Muluskah mereka dalam mencari sesuap nasi demi si buah hati? Realita justru mengatakan tidak ! Mereka malah diuber-uber, diburu, berhadapan dengan pentungan, dan bahkan dipereteli oleh sang petugas yang ‘mengatasnamakan’ menjalankan peraturan. Anehnya, mereka pun tidak diberikan solusi untuk mendapatkan penghasilan yang halal.

Padahal, bila mau berjujur-jujur, sebenarnya hampir tak ada dari para PKL itu berhasrat melanggar aturan. Seperti yang diungkapkan Muhammad Yuris (35 tahun), salah seorang PKL di seputaran Air Mancur Pasarraya Padang. Katanya, tujuannya hanya satu, yaitu mencari nafkah dengan cara halal, demi menghidupi istri dan dua orang anaknya.

Kata putra asli Pasaman Barat ini, apa yang dilakukannya itu, lantaran ia tak punya cukup modal untuk mengontrak petak toko untuk berjualan dengan tenang. Karenanya ia pun berupaya mencari nafkah dengan tidak mengeluarkan biaya besar, yaitu berjualan secara berpindah-pindah.

“Karena saya bisa berhutang dalam mengambil asessoris wanita (jepit rambut, bando, gelang, anting, kalung dan lainnya) pada kawan, makanya saya berupaya menjual diemperan. Ternyata berjualan diemperan banyak tak enaknya, selain harus mengeluarkan uang ‘tetek bengek’ untuk orang bagak (jagoan) di Pasarraya, saya juga diliputi rasa was-was, karena harus berhadapan dengan petugas Satpol PP,” katanya.

Apa yang dialami masyarakat itu, dimata pengamat sosial dan politik dari UnivesitasEkasakti Padang-Drs Tarma Sartima MSi, setidaknya mengambarkan bahwa sebenarnya masyarakat belum bisa dapat hidup merdeka.

Kalau kita bicara soal masyarakat dan merdeka, berarti masyarakat yang merdeka adalah masyarakat yang berhasil melepaskan diri dari cengkeraman aturan masyarakat lain, begitu pula dengan negara,” kata alumni Universitas Gajah Mada, Yogyakarta ini.

Lebih jauh dikatakan Tarma Sartima, bila bicara pula tetang negara yang merdeka, maka yang disebut negara merdeka itu adalah, negara yang mandiri dan tidak dikendalikan oleh aturan negara lain.

Menurut Tarma, walau secara yuridis Indonesia telah merdeka selama 65 tahun, namun kenyataan malah bicara bahwa masyarakat masih belum bisa melepaskan ikatan yang dijeratkan ideologi kapitalisme. Sebab, masyarakat masih doyan bergaya hidup permisive alias bebas nilai. “Makna kebahagiaannya adalah banyaknya materi yang berhasil dikoleksi, bukan lagi ridho Allah,” ungkap Tarma.

Sementara itu, pengamat sosial sekaligus pelaku usaha Ir H Iskandar Zulkarnain MT juga punya pandangan yangsama dengan Tarma Sartima. Katanya, secara fisik memang tidak terlihat serdadu musuh berseliweran di negeri ini, tapi secara hukum, ekonomi, sosial dan politik, negeri ini terkesan malah dikendalikan oleh Negara lain.

“Saya rasa negara kita masih boleh dibilang lemah, apalagi dalam posisi berharap bantuan dari lembaga internasional macam IMF. Bahkan, kita sepertinya masih mempercayakan sistem hukum negara ini kepada ideologi kapitalisme. Dengan begitu, kita masih dijajah. Artinya, sebenarnya kita belum merdeka merdeka amat,” kata Iskandar sembari tersenyum.

Febriansyah Fahlevi

Read More

Dilematis Pengemis

Belakangan, makin sulit membedakan pengemis antara tuntutan hidup dan profesi. Yang masti, kian hari jumlah mereka makin banyak dan meresahkan. Apa yang mesti dilakukan?

Pakaian lusuh, kumuh dan rona muka awut-awutan. Nada suaranya pun rendah dan nyaris tak terdengar. Yang ada hanya kata-kata ; “kasihanilah lah pak….., kasihanilah bu……”.

Orang-orang seperti ini hampir setiap hari ditemui di perempatan jalan, traffic light (lampu pengatur lalulintas, yang biasa disebut lampu merah), bis, dan berbagai tempat keramaian di kota-kota besar. Mereka biasa disebut dengan pengemis, karena mencari nafkah dengan cara meminta-minta.
Perilaku para pengemis ini pun beragam. Ada yg membawa dan menggendong anak kecil, ada yang masih segar bugar serta ada sengaja memperlihatkan anggota tubuh penuh dengan kudisan, bopeng dan penuh luka. Bahkan, ada pula yang ke-PD-an (percaya diri-red) tak karuan, dengan mengatakan ; “lebih baik mengemis (minta uang) dari pada maling, menjambret dan menodong”, serta banyak lagi perilaku-perilaku lain yang ditunjukkan para pengemis ini.

Namun, belakangan keberadaan para pengemis yang lebih nyaman beroperasi di jalanan (lampu merah) ini makin meresahkan. Sebab, bila permintaannya tidak digubris, tak jarang mereka melontarkan umpatan dengan mata dipelototkan ke pengendara mobi. Bahkan tak pelak pula mereka akan mengambil sikap ‘gila-gilaan’, kaca dan dinding mobil pun diketok dengan uang recehan.

Selain meresahkan, di beberapa kota besar keberadaan mereka diduga terorganisir. Di Kota Padang-Provinsi Sumatra Barat misalnya. Anggota DPRD Kota Padang-Z. Panji Alam SH, menduga kuat bahwa para pengemisnya terorganisir.

Menurut Panji Alam, para pengemis itu diduga kuat dikoordinir seorang tenaga pengarah yang kemudian mengambil jatah persenan dari para pengemis.

“Apa yang saya katakan ini didasari atas pengalaman yang saya temui. Saya pernah melihat dan mendengar langsung seorang pengarah yang mengkoordinir para pengemis di Pasar Grosir ikan kering, tepatnya di belakang Plaza Andalas beberapa waktu lalu,” ungkap Panji Alam meyakinkan.

Dugaan para pengemis di Kota Padang itu terorganisir, kata Panji lagi, itu dapat dilihat dari mobilitas pengemis yang kebanyakan cacat. Bahkan, ada wanita-wanita yang menggendong anak-anak hilir mudik, dengan meminta meminta sedekah. Anehnya, anak yang digendong itu pun berganti-ganti.

Kata Panji Alam, para pengemis itu sering terlihat di beberapa lokasi. Pada pagi hari, dia bisa berada di Simpang Kadang. Siangnya di Simpang Kinol dan sorenya di Jalan Proklamasi dan beberapa tempat lainnya. Ini menandakan ada orang yang mengantar jemputnya dari satu lokasi ke lokasi lain. Orang-orang inilah yang dimaksud sebagai koordinatornya. Mereka pun hampir bisa dipastikan akan mengeruk keuntugan dari para pengemis ini,” ungkap Panji Alam.

F. Fahlevi

Read More

RAKYAT MAKIN MENJERIT

Ditengah buruknya pelayanan publik oleh pemerintah terhadap rakyat miskin, berbagai kebijakkan pemerintah pun terkadang sering membuat masyarakat miskin makin menjerit. Setelah mewacanakan pencabutan subsidi bahan bakar minyak (BBM) atau pembatasan penggunaannya, kini pemerintah pun menaikkan tarif dasar listrik.

Wajah Yurni (37 tahun) begitu terlihat lebih tua dari usianya. Beberapa tahun belakangan, guratan kerutan dan kantong mata, makin begitu jelas terlihat dari wajahanya yang dulu lumayan manis. Persoalan perekonomian keluarga “yang sungsang”, menjadi penyebab istri dari M. Joniszar (44 tahun) ini makin terlihat lebih tua dari usianya. Betapa tidak, di tengah kehidupan ekonomi keluarga yang tak menentu, berbagai kebutuhan pokok terus saja merangkak naik.

Bahkan, terhitung sejak awal Juni lalu hingga kini, matanya sulit untuk terpejamkan. Meski kadang matanya itu dapat terpejamkan, namun fikirannya tetap berpelesiran tanpa akhir. Kegalauan Yurni ini dipicu dengan keputusan pemerintah menaikkan tarif dasar listrik (TDL) hingga mencapai 18 persen, bagi pelanggan rumah tangga dengan daya 900 VA ke atas. Sebab, pasca pengumuman TDL pada minggu kedua bulan Juni 2010 itu, dikuti pula oleh dengan melonjaknya berbagai bahan kebutuhan pokok.

Kata Yurni, pasca pengumuman kenaikan TDL yang mulai diberlakukan per 1 Juli 2010 itu—entah ada kaitannya atau tidak—tiba tiba harga cabe di Pasarraya Padang-Provinsi Sumatra Barat sampai menembus harga Rp70.000 per kilogramnya.

“Padahal harga cabai merah sebelumnya dijual sejumlah pedagang di Pasaraya Padang berkisar antara Rp20.000 per kilogram. Namun, setelah pengumuman kenaikan TDL itu, harga cabe sampai menembus Rp70.000 per kilo,” kata ibu dari empat anak ini.

Anehnya, sejumlah pedagang cabe yang diwawancarai Publik di Pasarraya Padang beberapa waktu lalu, pun mengaku tidak mengetahui apa penyebab kenaikan harga cabe merah ini. Tapi, kata mereka, kenaikan harga cabai merah keriting itu, disebabkan kelangkaan barang pada tingkat pengecer di pasaran.

Ternyata, di Pasarraya Padang ini, kenaikan harga cabe ini, tak hanya terjadi pada cabe merah keriting saja. Namun, kenaikan harga serupa juga terjadi pada cabe rawit, yang mencapai harga Rp35.000 per kilogramnya.
Padahal, sebelumnya harga cabe rawit ini berkisar Rp25.000 per kilogram.
Ditengah situasi demikian, kata ibu dari Annisa Fatimah, Ummu Khalsum, Muhammad Hidayat dan Muhammad Nurur Rasyid ini, ia pun dibebani oleh biaya pendidikan untuk dua anak gadisnya yang tahun ini menamatkan pendidikan.

Kata Yurni, untuk putri sulungnya Annisa Fatimah (15 tahun), yang tahun ini menamatkan pendidikan SMP, setidaknya ia harus menyiapkan dana sekitar Rp1,5 juta. Jumlah itu belum termasuk untuk membeli seragam dan peralatan sekolah. Sedangkan untuk putri keduannya Ummu Khalsum (12 tahun), yang tahun ini menamatkan pendidikan SD, Yurni juga harus menyediakan uang tak kurang dari Rp1,5 juta.

Yang membuat Yurni makin sulit untuk memejamkan matannya, di tengah kondisi demikian, ia juga harus memikirkan uang kontrakan rumahnya di kawasan Pemancungan-Kecamatan Padang Selatan, yang juga jatuh tempo pada akhir bulan Juli 2010.

Nasib yang dilamami Yurni ini, hampir sama dialami oleh puluhan juta penduduk miskin Indonesia lainnya. Berdasarkan data BPS Maret 2010, di Indonesia saat ini tercatat 31,02 juta jiwa penduduk miskin, yang dihadapkan dengan berbagai dilema kehidupan.

Bahkan, melihat situasi saat ini, Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2E-LIPI), berani memperkirakan jumlah penduduk miskin tahun 2010, akan terus mengalami kenaikan hingga 200.000 penduduk.

Berbagai kalangan menyebutkan, bertambahnya jumlah penduduk miskin itu, akibat kurangnya keberpihakan pemerintah terhadap nasib rakyat, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Menurut Hafidz Abas, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Departemen Hukum dan HAM, hal itu dapat terlihat dari berbagai peraturan daerah (perda) yang dibuat pada tingkat pemerintah daerah.

Kata Hafidz, dari ribuan perda yang dilahirkan, 85% diantaranya dibuat untuk meningkatkan PAD dan 10% untuk memutihkan aset daerah. Sementara, perda yang pro rakyat miskin hanya dibuat 5% saja.

Menurut Hafidz Abas, kebijakan anti kemiskinan seringkali dimaknai seperti "anti narkoba", "anti korupsi", "anti maksiat" atau "anti pornografi". Walhasil, strategi yang menonjol dalam pemberantasan kemiskinan di Indonesia adalah menggusur orang miskin, bukan kemiskinannya.

Sementara itu, pengamat sosial dari Universita Eka Sakti Padang Drs Tarma Sartima MSi mengatakan, bila negara yang memiliki legitimasi publik yang dipilih dan dibiayai oleh rakyat menjalankan kewajiban dalam memenuhi, melindungi, dan menghargai hak-hak dasar, ekonomi, dan budaya warganya, maka kemiskinan itu perlahan akan berkurang dengan sendirinya.

“Berdasarkan konvensi internasional, mandat negara dalam pelayanan sosial bersifat "wajib" (obligation). Sementara itu, mandat masyarakat dan dunia usaha dalam pelayanan sosial bersifat "tanggungjawab" (responsibility). Jadi, tanggungjawab yang besar itu berada pada negara,” kata mantan Dekan FISIP UniversitasEkasakti Padang ini.

Dikatakan oleh alunus Universitas Gajah Mada Yogjakarta ini, mengapa negara perlu berperan aktif dalam kebijakan sosial? Sebab, katanya, negara adalah institusi paling absah yang memiliki kewenangan menarik pajak dari rakyat. Oleh karena itu, Negara pulalah yang paling berkewajiban menyediakan pelayanan sosial dasar bagi warganya.

Kata pria yang sedang merancang program S3 di Universitas Malaysia ini, dalam masyarakat yang beradab, negara tidak boleh membiarkan satu orang pun yang berada dalam posisi tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

“Memang harus diakui bahwa negara bukanlah satu-satunya “aktor” yang dapat menyelenggarakan pelayanan sosial. Masyarakat, dunia usaha, dan bahkan lembaga-lembaga kemanusiaan internasional, juga memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pelayanan sosial. Kendati begitu, sebagai public goods, Negara tidak boleh menyerahkan begitu saja pelayanan sosial kepada masyarakat dan pihak swasta.

Menanggapi beratnya beban dari puluhan juta rakyat miskin, ditambah pula dengan kebijakan pemerintah menaikan tarif dasar listrik (TDL) terhitung per 1 Juli 2010, salah seorang pelaku usaha Ir H Iskandar Zulkarnain MT, melontorkan komentarnya. Kata Iskandar, kebijakan yang diambil pemerintah untuk menaikan TDL tersebut, sudah semakin jauh dari kepentingan rakyat, khususnya golongan menengah.

Kebijakan kenaikan TDL itu, kata alumni Fakultas Perminyakan Institut Teknologi Bandung (ITB) ini, hanya makin menambah beban bagi rakyat, tak terkecuali pelaku usaha kecil dan menengah (UKM).

“Dengan kebijakan yang diambil itu, pemerintah seolah mengabaikan dampak berantai dari kenaikan TDL tersebut, seperti kenaikan harga barang-barang serta jasa/layanan publik lainnya. Yang pasti, rakyat miskin akan terus terbelenggu dengan kemiskinan yang semakin parah akibat dampak kenaikan TDL tersebut,” ungkap putra asli Sirukam Kabupaten Solok ini.

Dikatakan oleh Iskandar Zulkarnain, dengan kenaikan TDL itu, semakin mengisyaratkan ketidakmampuan pemerintah mengelola anggaran. Dimana seolah-olah pemerintah memberi subsidi, tetapi kenaikan TDL itu ditanggung semua orang, termasuk orang miskin.

F. Fahlevi

Read More

(OPERA LAPAU) Barack Obama ka Diberi Gelar Adat

Kalau Ujang Temok tak duduk di lapau Tan Angguak, ada-ada saja nan kejadi bahan cerita dek urang nan duduk di lapau tu. Sampai-sampai, Etek Lebe bini tercinta Tan Angguak, sata pula ikut berbicara. Padahal bila ada Ujang Temok, Etek Lebe lebih banyak mengemat-ngemat saja.

Memang, semenjak Ujang Temok tiba-tiba menjadi Pemred Koran Hantu Belawu, agak merumas juga perut orang bercerita lepas-lepas di lapau itu. Tak tagak mentagi mereka melihat kaning Ujang Temok nan sedikit tokong itu. Agak berdabok-dabok juga dada mereka bila mau mengeluarkan pendapat di depan Ujang Temok. Sebab, orang nan duduk di lapau ini mengira Ujang Temok memang santing benar dari mereka.

Tapi ya sudahlah, kok ka disebut kesadanya, terbuka pula coki Ujang Temok ini nanti. Pediar sajalah alam nan menghukumnya. Nan pasti, saat ini orang sedang sagan-saganya ke Ujang Temok, maklum Pemred Koran Hantu Belawu gitu loh…!

Nan pasti, dua hari nan lalu, para pelapau di lapau Tan Angguak agak bisa bercerita lepas. Sebab, ketika itu Ujang Temok belum nampak batang hidungnya di lapau itu. Kesempatan itu digunakan dek Uwo Pulin untuk bercerita tentang gala Sangsako maupun Sako Adat nan lah banyak disandakan pada orang-orang terkenal negeri ini.

“Coba lihat dek angku-angku, kini gala adat kita sudah banyak disandangkan ke orang nan bukan berasal dari nagari kita. Kejadi apa nagari ini lagi, sudah habis gala adat kita dibaok dek urang,” kecat Uwo Pulin bantuk nan tau benar dengan adat.

Kata berjawek gayung pun bersambut. Sam Boya nan agak mengerti sedikit soal adat pun menjawab ; “gala nan diagiskan tu bernama gala Sangsako. Sepanjang ada adat dan suku jo kaum nan mengagiskannya, rasanya bulih-bulih saja kok. Selain itu, pemberian gala Sako Adat-pun dibulihkan, sepanjang batunggua panabangan, ada banda dituruikan aia, ada ingiran sako. Artinya, harus ada kaum atau suku nan mengangkatnya. Inilah nan disebut pantah tumbuh hilang berganti,” kecat Sam Boya.

Di tengah asiknya orang di lapau tu bercerita, tiba-tiba Ujang Temok menampakkan batang hidungnya. Begitu tersirap darah orang di lapau itu. Tapi, dek karena Ujang Temok langsung sata menyorong, agak tenang juga dada orang nan duduk di lapau itu.

“Ambo rasa apa nan dikecekkan dek Sam Boya itu ada benarnya. Sepanjang orang nan diagiskan gala adat itu sumbangsih positifnya cukup berarti dan sudah nampak hasilnya, tak ada salahnya mereka diagis gala. Serupa nan pernah diagiskan ke Sri Sultan Hamengkubuono X, yaitu Yang Dipatuan Maharajo Alam Sati. Sedangkan bininya Permaisuri GKR Hemas dianugrahkan gala Puan Gadih Puti Reno Indaswari,” kecek Ujang Temok.

Muncung buruk Ujang Temok terus menciracau dan menyebutkan beberapa orang terhormat nan pernah diagis gala, seperti ; Amien Rais degan gala Tuanku Alam Nan Sati, HM Taufik Kiemas dengan gala Datuak Basa Batuah dan Megawati Soekarnoputri dengan gala Puti Reno Nilam, Dr.H Solihin Jusuf Kalla yang bergala Datuak Rajo Penghulu, Surya Paloh dengan gala Tuanku Johan Pahlawan, serta gala untuk Soesilo Bambang Yudhoyono yaitu Yang Dipertuan Maharajo Pamuncak Sari Alam, dan bininya Ny Ani Yudhoyono mendapat gala Puan Puti Ambun Sari.

“Harusnya angku-angku bangga, sebab tak kesada orang bisa menyandang gala adat itu. Buktinya, angku-angku lihat saja siapa-siapa nan kini menyandang gala itu. Mereka tidak BOB (bukan orang bisa) di negeri kita! Banggalah kita mempunyai ‘mamak’ orang-orang hebat. Tapi, kini nan peralu benar angku-angku pikiakan, bagaimana gala adat kita ini bisa menyebarang tak hanya sampai ke pulau jawa, tapi juga bisa menyeberang sampai ke Amerika,” kecat Ujang Temok berapi-rapi.

“Apa makasud waang Jang,” Tanya Uwo Pulin pula.

Sambil tersenyum Ujang Temok pun menjawab ; “Uwo kan tau kalau Presiden Amerika-Barack Obama begitu dibangga-banggakan dek urang kita, karena dia pernah sikola di negeri kita dulu. Jadi, tak ada salahnya pula bila kita berpikir akan mengagis Barack Obama ini gala adat, biar nak bermamak pula kita di Amerika itu,” kecat Ujang Temok tanpa beban.

Tampaknya, ‘rapat di lapau’ ini setuju dengan ide brilian Ujang Temok. “Kalau serupa ini bentuk-bentuknya, tak ada salahnya kita agis Barack Obama tu gala adat. Bulih tak lantas angan saja orang Amerika itu sama kita. Sebab, presidennya sudah menjadi mamak kita,” kecat kesada orang nan ada di lapau itu.

Kalau ke iya benar ide itu dijalankan, mudah-mudahan saja ‘rapat lapau’ itu tidak hanya sekedar menjadi ‘rapat mancit’ atau ‘rapat karo’. F. Fahlevi

Read More